PENDAHULUAN
Faktor-faktor dalam pengendalian ekonomi makro Salah satu faktor utama dalam pengendalian ekonama makro adalah tingkat inflasi, yang di Indonesiaukuran menurut tingkat. perubahan indeks harga Konsumen (IHK). Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi, perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit ula cara lasi. Kombmas kebijakan yang beragam harus digunakan secara tepat, seperti kekuasaan moneter, fiskal, penyelenggaraan perdagangan, kebijakan dan penetuan harga dan indexing dalam kerangka kekebijaksanaanan moneter, inflasi dapat ditekan dengsebuah cara mengatur menaikkan tingkat bunga fasilitas diskonto. Sedangkan pada kebijaksanaan fiskal, inflasi dapat tercapai di antaranya dengan menciptakan surplus anggaran, yakni dengan jalan menurunkan jumlah permintaan melalui penurunan kontes pemerintah, atau dengan menaikkan tarif pajak. dalamhal kebijaksanaan tarif, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan menurunkan tarif bea ma uk untuk bbarang impor.
Hal ini diharapkan akan biaya produksi sayanjadi lebih rendah dan seterusnya mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari sisipenawaran. Kebijaksanaan penetapan harga maksimum (cellinharga g) dan penaentuan indeks upah bagi buruh juga dappada mengendalikan inflasi, terutama bagi barang-barang dan industri-industri yang memiliki proporsi besar dalam mengerek laju inflasi.
PEMBAHASAN
Upaya kontraksi fiskal yang dilakukan pemerintah,serta upaya reformasi perpajakan akan dengan mudah hambar dengan masih banyaknya dana yang tidak terkena APBN, yang dikenal dengan dana non budgeter. Dengan semakin meningkatnya kesadaran membayar pajak, adalah lumrah apabila masyarakat juga semakin kritis terhadap hak hak nya sebagai terpayer yang baik. Kesan terjadinya luar dari penanganan uang negara dapat merupakan alasan untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik, karena secara aktual mungkin mereka sudah terkena beban pungutan (yang bersifat sebagai pajak bagi mereka). Belum lagi kita ingat bahwa kebocoran akibat korupsi akan sangat mempengaruhi bukan saja pengeluaran pemerintah,akan tetapi juga pertumbuhan dan investasi.
Seperti yang kita ketahui, angaran pemerintah tidak dapat sepenuhnya merekam seluruh aspek angaran pemerintah. Artinya, tidak seluruh penerima dan tidak seluruh pengeluaran pemerintah tercatat di APBN, seperti misalnya dana reboisasi dan dana iuran TV. Contoh lain adalah dana swadaya. Masyarakat yang dipergunakan untuk membangun fasilitas sosial, seperti pebangunan jembatan, jalan, langgar,balai desa,dan sebagainya. Satu contoh lagi misalnya kegiatan ini menyumbang secara tidak langsung pada pertumbuhan kemajuan ekonomi maupun pemerataan pendapatan, tetapi penerimaan dan pengeluaran ini tidak tercantum dalam APBN. Demikian pula halnya dengan berbagai pungutan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tidak melalui APBN, yang saat ini sedang diusahakan penyempurnaan nya melalui UU penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tengah dibahas di DPR.
KESIMPULAN
Upaya kontraksi fiskal yang dilakukan pemerintah, serta upaya reformasi perpajakan akan dengan mudah hambar dengan masih banyaknya dana yang tidak direkam oleh APBN, yang dikenal dengan ‘dan bukan anggaran. Dengan semakin meningkatkan pendapatan dan pendidikan rakyat serta dengan diharapkannya dan kesadaran membayar pajak, adalah lumrah apabila masyarakatjuga semakin kritis terhadap hak-haknya sebagai terpayeryang baik. Kesan terjadinya? luar dari penanganan uang negara dapat merupakan alasan untuk tidak menjadi wajib pajak yang basaya, karena secara aktuil mungkin mereka sudah terkena bebanpunutan (yang bersifat sebagai pajak bagi mereka). Belum lagi apabila kita ingat bahwa kekurangan akibat korupsi akan sangat mempengaruhi bukan saja kontes pemerintah, akan tetapi juga pertumbuhan dan investasi; seperti yang diuraikanpaolo Mauro (1996) dalam studi perbandingan antar negaranya.
Seperti kita tahu, anggaran pemerintah Indonesia tidak dapat sepenuhnya merekam seluruh aspek anggaran pemerintah. Artinya, tidak seluruh penerimaan dan tidak seluruh pengeluaran pemerintah tercatat di APBN, seperti misalnya dana reboisasi dan iuran TELEVISI. Contoh lain adalah dan swadaya. masyarakat yang dipergunakan untuk membangun fasilitas sosial, seperti pembangunanjembatan, jalan, langgar, balaidesa, dsb. satucontoh lagimisalnya kegiatan ini dari secara tidak langsung pada. pertumbuhan kemajuan ekonomi maupun pemerataan pendapatan, tapi penerimaan dan kontes ini tidak tercantum dalam APBN. Demikian pula selain itu dengan berbagai punutan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tidak melalui APBN, yang saat ini sedang diusahakan penyempumaannya melalui UU penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tengah dibahas di DPR.
By : Diva Meiza Amanda
(Mahasiswi STEI SEBI , Depok)
